#Terserah: Lalu Apa Maumu????

Sumber Gambar: Liputan6.com

“#IndonesiaTerserah” adalah tagar yang mengungkapkaan kekesalan banyak orang terhadap individu atau kelompok tertentu yang apatis dengan himbauan pemerintah dan protokol medis dalam penanganan pandemic Covid-19. Wajar jika sebagian para medis mengungkapkan kekesalan mereka dengan berkaca pada kemalas-tahuan masyarakat.

Angka yang terinfeksi meningkat drastis. “Berdasakan Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada Sabtu (16/1/2021) hingga pukul 12.00 WIB menunjukkan dalam 24 jam terakhir ada sebanyak 14.224 kasus aktif Covid-19 di Tanah Air (Detik. com, 16/01/2021). Ini adalah jumlah tertinggi perhari sementara di Indonesia. Data Satgas menunjukkan, total kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini mencapai 896. 642. Sementara itu jumlah total kasus sembuh terdapat 727.358 dengan jumlah angka kesembuhan baru 8. 662 orang dan jumlah total meninggal dunia sebanyak 25. 727 setelah bertambah 283 orang. Adapun Covid-19 saat ini sudah tersebar di 510 dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia” (Kompas, 16/01/2021).

Peningkatan ini mengfirmasi ke-apatis-an masyarakat. Jika demikian apa si maumu? Pemerintah seolah tak bereksistensi; buat ini salah, buat itu salah. Semuanya serba salah. Sebenarnya pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk membuat kebijakan berkaitan dengan hidup bersama. Pemerintah tentunya menilik dan mengambil berbagai kebijakan dalam penanganannya untuk menyelamatkan rakyatnya. Kebijakan tidak untuk membunuh, tetapi ketidakpatuhanlah yang membuat kita membunuh diri kita sendiri secara perlahan. Segala upaya pemerintah salah, lalu apa????

Penulis menilai kebijakan-kebijakan yang ada dibangun atas pertimbangan tertentu dengan siap menerima konsekuensi yang ada. Pemerintah bisa saja menggunakan prinsip summum bonum (jika semua kebijakan baik, maka akan dipilih kebijakan yang paling baik dari semuanya) dan minus malum (jika semua kebijakan mempunyai dampak buruk, maka akan dipilih kebijakan yang paling kecil atau sedikit buruknya). Kebijakan pemerintah menjamin baiknya hidup bersama agar tidak menambah jumlah korban, krisis ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.

Kemampuan masyarakat untuk mencapai hidup sehat, misalnya, tidak hanya ditentukan oleh upaya yang mereka lakukan sendiri. Tercapainya harapan itu juga ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah faktor kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Pertanyaannya kemudian, sejauh mana kebijakan publik yang dibuat itu dapat memperluas harapan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera?

Jawaban atas pertanyaan ini tentu akan sangat bergantung pada mekanisme dan hal apa saja yang menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan publik. Dua hal ini akan sangat menentukan isi kebijakan yang dihasilkan dan pada gilirannya akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap bernilai.

Kebijakan publik adalah salah satu dari pilihan sosial (social choice). Dalam arti lebih luas, pilihan sosial merujuk pilihan atau putusan yang dibuat secara kolektif. Dapat dipastikan, dalam kehidupan bersama kita selalu dituntut untuk membuat pilihan sosial atau putusan kolektif. Setiap pilihan yang pada semua atau putusan sosial yang dihasilkan akan berdampak pada perluasan atau penyusutan kebebasan seseorang. Lalu apa pilihan kita di tengah pendemic ini???#IndonesiaJanganTerserah