Calon Kapolri Non-Muslim Vs Isu Agama

 

Teka-teki siapa yang akan menjadi calon Kapolri panganti jabatan Jenderal Idham Azis pada 1 Februari 2021 mendatang telah berakhir. Sebelumnya informasi  yang tersebar  di berbagai media ada lima nama jenderal yang masuk daftar “transfer” Jokowi, antara lain: Wakapolri Komjen Pol Gatot Edy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar, Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Agus Adrianto.

Kelima calon ini membuat banyak pihak menebak-nebak siapa yang nantinya akan dipilih Jokowi sebagai calon tunggal dan akan diajukan ke DPR RI. Sosok calon Kapolri tentunya dilihat dari track-record-nya, bukan sembarang pilih. Calon Kapolri perlu memiliki semangat loyalitas, profesionalitas, transparansi, kapabilitas, independensi dan integiritas. Selain itu, ia harus mampu menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan transparan sebagai lembaga penegak hukum. Peran institusi ini sangat penting dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Integritas pelayanan publik menjadi poin yang tak kalah penting.

Penantian atas nama yang akan dipilih dan diajukan Presiden RI, Jokowi ke DPR RI telah usai. Sebab Jokowi telah mengirim Surat Keputusan Presiden (Surpres) pada Rabu (13/01/2021). Surat ini akan diantar oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno dan diterima langsung oleh Ketua DPR RI. Dalam jumpa persnya, Pua Maharani menyatakan siapa calon tunggal Kapolri yang dipilih dan diajukan Jokowi ke tangan DPR RI untuk diuji kelayakan sesuai mekanisme dan undang-undang yang berlaku. Nama calon tunggal Kapolri pengganti posisi Kapolri Jenderal Idham Azis yang jatuh tempo pada 30 Januari 2021 mendatang adalah Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Akan tetapi, nama ini kemudian menghadirkan kontroversi dari beberapa pihak “garis keras” karena latar belakang keyakinannya. Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah seorang Nasrani. Perbedaan keyakinan inilah yang membuat pihak tertentu tidak setuju dan menyuarakan untuk menolak Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri baru. Mereka dengan keras menyatakan bahwa pemimpin-pemimpin di Indonesia harus berasal dari agama Muslim. Hampir setiap kali pemilihan  atau pergantian pemimipin kerap beredar isu-isu miring yang melekat pada para calon pemimpin terutama isu-isu sensitif seperti liberal dari segi ekonomi, antek partai terlarang, rasial, atau keyakinan agama.

Namun, yang sangat menonojol dalam situasi ini adalah isu agama. Kelompok ekstrimis sangat melekat erat dengan ajaran mereka yang menyatakan bahwa tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim di sebuah agama Muslim atau mayoritas. Akan tetapi, situasi ini mencuat polemik di dalam kalangan umat Muslim. Ada pro-contra yang muncul. Penolakan  terhadap pemimpin non-Muslim sering kali datang dari kaum “garis keras”. Sedangkan umat Muslim yang terbuka dan moderat pasti akan menerima pemimpin non-Muslim sesuai dengan track record-nya. Bagi mereka, agama bukanlah penghalang dalam menentukan pemimpin.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Marsudi Syuhud merespon soal penunjukan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi dan isu agama yang beradar dalam waktu bersamaan. "Kalau dilihat negara Islam mana pun, Islam pun banyak yang mengangkat pembantu-pembantunya dari non-muslim. Itu saja. Cukup secara pengalaman, kafaah itu cakap. Cakap itu mempunyai segalanya, kepandaian, ilmunya, integritasnya," tegas Marsudi. Apalagi, kata Marsudi, Komjen Listyo yang saat ini masih menjabat sebagai Kabareskrim Polri itu punya banyak pengalaman (JPNN.com, 13/01/2021).

Isu agama sering menjadi rel mobilitas dalam mencapai tujuan politik dari pribadi atau kelompok-kelompok tertentu dengan cara meraup sebanyak mungkin simpatisan. Situasi ini sekaligus menjelaskan eksistensi politik bangsa kita yang tidak terlepas dari peran agama atau yang kemudian dikenal sebagai politik identitas, di mana politik mempolitisasi kaum minoritas.

Dalam karyanya, Letters of Toleration (1689), John Locke mengatakan bahwa tujuan pembentukan negara adalah untuk menyelenggarakan, menjaga, dan memajukan kepentingan-kepentingan warganya, yaitu kehidupan, kebebasan, kesehatan, kenyamanan dan hak milik atas benda-benda, seperti uang, tanah, rumah, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya.  Sedangkan tujuan agama tentunya berbeda dengan tujuan negara. Baginya, tujuan agama adalah menjalankan ibadah kepada Allah dan mencapai kehidupan kekal. Dari dua perbedaan di atas, kita dapat melihat adanya perbedaan orientasi antara negara (kebijakan politis) dan agama. Inilah alasan dasar mengapa Locke memisahkan kepentingan agama dan negara. Oleh karena itu, agama menjadi urusan personal setiap manusia, sedangkan negara menjadi urusan rakyat atau masyarakat pada umumnya yang telah sepakat melalui perjanjian yang terjadi sebelumnya atau undang-undang yang berlaku.

Hemat penulis, ajaran agama tertentu bukanlah suatu yang absolut dalam negara beragam keyakinan, seperti Indonesia, melainkan hanya sabagai salah satu ajaran yang perlu diselaraskan dengan ajaran agama lain serta undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan bersama. Untuk itu, calon tunggal Kapolri dari non-Muslim bukanlah ukurannya, tetapi track record-nya selama ini.